18.39

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Merupakan kondisi di dalam Instansi Pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam implementasi sistem pengendalian intern pada lingkungan kerjanya. Metode yang ditawarkan SPIP melalui:
  1. Penegakan integritas dan nilai etika yang harus dikembangkan di dalam organisasi pemerintah sekurang-kurangnya dengan cara:
    • Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
    • Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
    • Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan kebijakan, prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
    • Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern;
    • Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis;
  2. Komitmen terhadap kompetensi yang harus dikembangkan, setidaknya dengan cara:
    • Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
    • Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
    • Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;
    • Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah;
  3. Kepemimpinan yang kondusif yang harus berdiri tegak di dalam lingkungan organisasi, minimal dengan cara:
    • Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
    • Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
    • Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
    • Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
    • Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;
    • Merespon positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan;
  4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang harus diwujudkan, sedikitnya dengan cara:
    • Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
    • Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
    • Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
    • Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi terkait dengan perubahan lingkungan strategis;
    • Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan;
  5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat harus dilaksanakan dengan memperhatikan sedikitnya hal-hal sebagai berikut:
    • Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
    • Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
    • Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP;
  6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia wajib dilaksanakan dengan memperhatikan setidaknya ketentuan berikut:
    • Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
    • Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;
    • Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai;
  7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
    • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
    • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
    • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait dapat diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar-Instansi Pemerintah terkait. Fitri Weningtyas & Gita Indrawanti
10.38

Ilustrasi 1: PENEGAKAN INTEGRITAS DAN ETIKA

Kata Kunci 1:
Aparatur penanaman modal harus memahami tuntutan para investor yang menginginkan layanan penanaman modal sebaik mungkin.


Kata Kunci 2:
Aparatur penanaman modal harus cerdas (dan bijaksana) memaknai "Solidaritas Korps" sebagai sebuah loyalitas kepada organisasi dan lembaga namun bukan untuk menciderai kaidah hukum, keadilan, kebenaran, nurani masyarakat dan keberadaan dirinya sebagai umat yang beragama.


Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sementara, etika didefinisikan sebagai pemahaman tentang hal yang baik dan buruk atau hak dan kewajiban mengenai moral dan ahlak. Jika keduanya digabung dan ditempatkan di dalam sanubari, maka dapat mencetak perilaku setiap individu untuk selalu beretika baik serta berintegritas tinggi baik di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Karena itu, organisasi penanaman modal harus berani merumuskan integrasi keduanya ke dalam sebuah Nilai Etika.

Nilai etika harus dituangkan ke dalam berbagai aturan atau standar perilaku agar dapat menjadi kerangka perilaku yang dipedomani seluruh pegawai. Nilai etika bukan sekadar bermanfaat untuk membentuk (memotivasi dan mendorong) perilaku pegawai sehari-hari, namun juga membimbing mereka ketika melakukan proses pengambilan keputusan. Sehingga jika nilai etika dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen maka fondasi good governance di dalam organisasi akan semakin berdiri kokoh.

Organisasi sangat membutuhkan nilai etika, karena:
  1. Untuk menyelaraskan dengan sistem moral, norma dan aturan yang berlaku di tengah masyarakat;
  2. Untuk menyelaraskan dengan nilai, norma dan aturan kepemerintahan;
  3. Untuk membangun dan mewujudkan good governance;
  4. Untuk memfokuskan penyelenggaraan sistem pemerintahan negara agar dapat mencapai tujuan negara;
  5. Untuk menjaga kedekatan dengan sistem, struktur, kultur dan perilaku birokrasi kelembagaan pemerintah;
Sebagai bagian dari pegawai negeri sipil (PNS), sesungguhnya aparatur penanaman modal telah dipedomani oleh berbagai janji maupun komitmen untuk membangun integritas dirinya. Namun demikian, tampaknya masyarakat masih disuguhi oleh berbagai cerita yang sangat tidak masuk akal tentang keberadaan PNS. Bisa saja hal itu karena nilai etika yang dicanangkan berlaku dengan sangat normatif dan tidak implementatif. Atau bisa pula hanya menjadi propaganda legal-formal pemerintah yang sekadar menciptakan citra positif aparaturnya ke tengah masyarakat. Yang pasti memang belum pernah ada upaya serius pemerintah dalam melakukan internalisasi nilai etika kepada aparaturnya sehingga dapat belaku dan dipatuhi secara konsisten.

Contoh nilai etika yang sering dikumandangkan oleh aparatur pemerintah sebagai pegawai negeri sipil (PNS), misalnya seperti:
  1. Kode etik (Panca Prasetya) KORPRI:
    • Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    • Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
    • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
    • Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
    • Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
  2. Sumpah Jabatan:
    Dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa saja yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan.
  3. Kode Etik PNS:
    Dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apa saja, baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat (investor), sesama pegawai, atau pihak lain yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan.
  4. Lain-lain:
    Etika dalam proses kebijakan publik, etika dalam pelayanan publik, etika dalam penataan dan pengaturan kelembagaan pemerintah, etika dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, etika dalam kemitraan antar-pemerintahan dengan swasta dan dengan masyarakat, dan lain sebagainya.
Jika dirumuskan dengan cermat, nilai etika dapat menjadi sarana bagi organisasi untuk mewujudkan sebuah ajaran tentang sisi kemuliaan manusia. Melalui nilai etika, setiap individu ditanamkan untuk selalu berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan (hakikat) keberadaan dirinya.

Namun di tengah perkembangan kondisi seperti sekarang, sebaiknya nilai etika yang dibangun harus diutamakan untuk membentuk perilaku para pemimpin di organisasi. Ini menjadi sangat penting, karena melalui contoh perilaku yang diperlihatkan para pemimpin, dapat dengan cepat mendorong perilaku para bawahan untuk meniru hal yang sama. Budaya Indonesia masih memosisikan perilaku pimpinan sebagai trend setter bagi bawahannya. Kondisi ini selanjutnya membuat nilai-nilai kelembagaan dan budaya suatu organisasi di Indonesia akan terbangun dengan sistematis karena mengikuti konsep "Ing Ngarso Sung Tulodo" tersebut.

Beberapa alasan penting, mengapa nilai etika di dalam organisasi penanaman modal harus selalu dipertajam (dan disempurnakan) :
  1. Agar perilaku dan birokrasi aparatur penanaman modal selalu berorientasi kepada kepentingan bangsa negara dan masyarakat;
  2. Agar sistem organisasi penanaman modal selalu berorientasi terhadap capaian kinerja;
  3. Agar fungsi manajemen di dalam organisasi penanaman modal dapat menciptakan kepemimpinan yang visioner dan akuntabel;
  4. Agar perilaku aparatur penanaman modal selalu mematuhi standar kualifikasi, kompetensi, profesional dan budaya;
Di tengah semangat itu, sebaiknya konsep penegakan integritas dan etika aparatur penanaman modal perlu diterjemahkan menjadi sebuah kode etik. Kode Etik Aparatur Penanaman Modal merupakan standar perilaku yang mencerminkan integritas pegawai yang tidak hanya berlaku diterapkan dalam tindakan sehari-hari, namun juga untuk dipertanggungjawabkan secara konsisten. Sehingga beberapa prinsip dasar yang harus mengemuka untuk menciptakan kemuliaan kepribadian aparatur penanaman modal adalah:

I. MEMPOSISIKAN ELEMEN PRIBADI APARATUR:
  1. Integritas Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
    • Aparatur penanaman modal harus konsisten dalam bersikap dan bertindak;
    • Aparatur penanaman modal harus memiliki komitmen terhadap Visi dan Misi organisasi;
    • Aparatur penanaman modal harus objektif terhadap permasalahan;
    • Aparatur penanaman modal harus berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja;
    • Aparatur penanaman modal harus disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
  2. Profesionalisme Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus berpengetahuan luas;
    • Aparatur penanaman modal harus berketerampilan tinggi;
    • Aparatur penanaman modal harus bekerja sesuai dengan kompetensi;
    • Aparatur penanaman modal harus mandiri tanpa intervensi pihak lain;
    • Aparatur penanaman modal harus konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
  3. Inovasi Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus kaya akan ide-ide baru;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu meningkatkan kemampuan dalam ;
  4. Transparansi Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu melaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
    • Aparatur penanaman modal harus melaksanaan tugas yang senantiasa dievaluasi secara berkala;
    • Aparatur penanaman modal harus menghasilkan tugas dengan terbuka untuk semua stakeholder penanaman modal;
  5. Produktivitas Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus mampu bekerja keras;
    • Aparatur penanaman modal harus mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien;
    • Aparatur penanaman modal harus berorientasi terhadap hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas;
    • Aparatur penanaman modal harus bekerja mengikuti standar kinerja yang ada;
    • Aparatur penanaman modal harus menghasilkan kerja dapat dipertanggungjawabkan;
  6. Religiusitas Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus memiliki keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa;
    • Aparatur penanaman modal harus tekun melaksanakan ajaran agama;
    • Aparatur penanaman modal harus memprioritaskan pelaksanaan ibadah keagamaan secara bersama-sama dan selalu tampil menjadi panutan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
    • Aparatur penanaman modal harus mengawali setiap tindakan dengan niat ibadah;
    • Aparatur penanaman modal harus melakukan pekerjaan yang selalu lebih baik dari kemarin;
  7. Kepemimpinan Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi;
    • Aparatur penanaman modal selalu dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan;

II. KEWAJIBAN YANG HARUS DITAATI APARATUR
  1. Sikap dan Perilaku Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus bertoleransi terhadap agama lain;
    • Aparatur penanaman modal harus berperilaku sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
    • Aparatur penanaman modal harus senantiasa menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
    • Aparatur penanaman modal harus mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;
    • Aparatur penanaman modal harus bersikap ramah dan santun terhadap rekan kerja, bawahan, atasan dan setiap tamu lembaga;
  2. Kepatuhan Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus mematuhi aturan hukum, peraturan kepegawaian, Kode Etik Pegawai serta sumpah dan janji Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
    • Saat tidak lagi (berhenti) bekerja, maka:
      1. Aparatur penanaman modal harus langsung mengembalikan setiap dokumen dan peralatan lembaga yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang;
      2. Aparatur penanaman modal harus melakukan serah terima pekerjaan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja lembaga;
  3. Kerahasiaan Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu menjaga data dan/atau informasi milik lembaga (softcopy maupun hardcopy) sehingga pihak-pihak yang tidak berhak tidak memperoleh atau mengaksesnya;
    • Aparatur penanaman modal harus menjaga kerahasiaan ruangan kerja dan menjaga peralatan lembaga yang menjadi tanggung jawabnya;
    • Aparatur penanaman modal harus merahasiakan dan tidak mengungkapkan kepada siapa saja, baik langsung maupun tidak langsung, semua informasi rahasia selama melaksanakan tugas dan pekerjaan pada lembaga, kecuali atas perintah peraturan di atasnya yang berkekuatan hukum tetap;
  4. Komitmen dan Loyalitas Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus memiliki komitmen terhadap pencapaian Visi dan Misi lembaga;
    • Aparatur penanaman modal harus memiliki loyalitas kepada lembaga dari pada teman sejawat;
    • Aparatur penanaman modal harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya Visi dan Misi lembaga;
    • Aparatur penanaman modal harus menjalin dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan lembaga dan kelancaran pelaksanaan tugas lembaga dan atas sepengetahuan atasan;
  5. Konsisten Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus melaporkan kepada atasan atau ke Unit Pengawasan Internal (Inspektorat) apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran disiplin dan Kode Etik;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu siap mengahadapi dan menerima konsekuensi dari tindakan berdasarkan keputusan lembaga dan/atau instruksi atasan;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu berani menolak keputusan lembaga dan/atau instruksi atasan yang tidak sejalan dengan Kode Etik;
  6. Etika Diri Seorang Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal harus mengindahkan etika bertelepon;
    • Aparatur penanaman modal harus memperhatikan etika surat menyurat dan e-mail;

III. KEWAJIBAN APARATUR DALAM MENTAATI KAIDAH PERILAKU
  1. Pemakaian Aset Lembaga;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu menggunakan fasilitas kantor hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan lembaga;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu menggunakan data dan/atau informasi milik lembaga hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan lembaga;
    • Aparatur penanaman modal harus selalu merahasiakan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas lembaga dari pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis pimpinan;
  2. Penegakan Citra Lembaga;
    • Aparatur penanaman modal harus menghindari tindakan yang dapat mencemarkan nama baik lembaga;
    • Aparatur penanaman modal tidak mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra lembaga (kecuali karena urusan dinas atas perintah atasan);
    • Aparatur penanaman modal selalu menghindari segala bentuk pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya;
  3. Gratifikasi;
    • Aparatur penanaman modal selalu menghindari gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan/atau peraturan lembaga tentang Gratifikasi;
  4. Sikap dan Perilaku Diri Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal menghindari sikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, bawahan, atasan dan tamu lembaga;
    • Aparatur penanaman modal tidak akan menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja lembaga;
  5. Interaksi Diri Pegawai;
    • Aparatur penanaman modal tidak akan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi pekerjaan atau jabatannya, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan;
    • Aparatur penanaman modal tidak akan melakukan kegiatan lain dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai lembaga;
  6. Rangkap Jabatan;
    • Aparatur penanaman modal tidak akan menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi;
    • Aparatur penanaman modal tidak akan memiliki jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut di atas;
    • Aparaturt penanaman modal tidak akan menjadi anggota maupun simpatisan aktif partai politik.
Selanjutnya ilustrasi Kode Etik tersebut harus dijelaskan tentang metode dan aturan pelaksanaan, pengawasan dan sanksi bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga selain harus dirumuskan tentang kriteria sanksi yang dimaksud juga perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Etik yang bertugas untuk menegakkan hal tersebut di dalam organisasi. Kegiatan Dewan Pertimbangan Etik harus memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas dan terukur termasuk juga dalam memberi sanksi bagi anggotanya yang juga kedapatan melanggar nilai-nilai etika yang tengah dibangun di dalam organisasi.